BeritaRakyat.co, Muna – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integrasi data pertanahan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Muna bersama Pemerintah Kabupaten Muna dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan kegiatan sosialisasi Integrasi Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) serta Implementasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah Integratif (SIPANDAI).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Muna, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna dan jajaran, Kepala Bapenda, para camat, lurah, kepala desa, PPAT, serta pemangku kepentingan lainnya.
Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan aplikasi, alur pelayanan, serta pentingnya integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.
Melalui implementasi aplikasi tersebut, proses validasi data PBB dan BPHTB diharapkan semakin efektif sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Muna dan Pemerintah Kabupaten Muna menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik,” ucap kepala kantor BPN Muna, Ade Irawadi, Senin (29/06/2026).
Dalam sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan dan kendala yang dihadapi selama proses pelayanan. Melalui forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi antarinstansi sehingga implementasi aplikasi PBB dan BPHTB dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala BPN Muna Ade Irawadi menegaskan, komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Muna dalam menghadirkan layanan pertanahan yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan prima, sejalan dengan upaya percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
BURHAN ODE
