detikrakyat.net, Kendari – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Konawe Selatan menghadiri Rapat Sinergitas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara bersama PPID Utama dan PPID Pembantu se-Sulawesi Tenggara Tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Konsel didampingi oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dalam Harmoni Sulawesi Tenggara yang Informatif” ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa peningkatan indeks keterbukaan informasi publik memiliki dampak strategis terhadap pembangunan daerah, termasuk dalam menarik minat investor.
“Indeks keterbukaan informasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik, termasuk investor. Transparansi menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya komitmen bersama dari seluruh PPID, baik PPID Utama maupun PPID Pembantu, dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi secara konsisten dan berkualitas.
“Saya meminta seluruh PPID Utama dan PPID Pembantu untuk memperkuat komitmen dalam menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Ini bukan hanya tugas administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara Hasmansyah Umar, S.H dalam laporannya menyampaikan arah dan tujuan strategis dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di daerah. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi harus dipahami sebagai kebutuhan dasar dalam pelayanan publik.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari komitmen bersama untuk membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas PPID dan pengelolaan informasi yang profesional menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Secara teknis, keterbukaan informasi publik dilaksanakan melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik di tingkat utama maupun pembantu. Setiap badan publik didorong untuk menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat melalui berbagai kanal, seperti website resmi, media sosial, hingga layanan informasi langsung.
Selain itu, pengelolaan dokumentasi yang tertata dan respons cepat terhadap permohonan informasi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas keterbukaan informasi suatu badan publik.
Kepala Dinas Kominfo Konawe Selatan Drs. Annas Mas’ud, M.Si menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat peran PPID dalam mendukung keterbukaan informasi di daerah.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Konawe Selatan melalui penguatan SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, arah kebijakan keterbukaan informasi ke depan difokuskan pada digitalisasi layanan, integrasi sistem informasi antar instansi, serta peningkatan literasi informasi masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang terbuka, inklusif, dan mudah diakses.
Keterbukaan informasi publik dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat, di antaranya mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, serta memberikan akses informasi yang cepat dan akurat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang informatif, transparan, dan berdaya saing, sesuai dengan semangat tema yang diusung.
YAN
